BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin akan merumahkan aparatur sipil negaranya (ASN).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Hermansyah, Selasa (24/3/2020) sore, saat dikonfirmasi terkait rencana itu tidak menampiknya.

Saat pertemuan yang baru dihadiri, dia mengatakan, ada beberapa keputusan yang disepakati.

Pertama, masing-masing SKPD akan menerapkan sistem piket.

“Hal ini bertujuan, supaya masyarakat tetap terlayani. Jangan sampai, pelayanan justru stagnan,” tegas Hermansyah.

Kedua, sistem sidik jari sebagai tanda hadir di kantor, sementara waktu akan ditiadakan.

“Biasanya menggunakan sidik jari, nanti sementara waktu akan ditiadakan, diganti dengan manual,” jelasnya.

Ketiga, dengan kebijakan merumahkan sejumlah ASN, nanti melibatkan pihak BKD dan Satpol PP Banjarmasin.

Tujuannya, meminimalisasi penyalahgunaan ASN atas kebijakan tersebut.

“isalnya, hadir jam 10, kemudian malah hilang. Terus juga mereka di rumah atau tidak kena piket, malah keluyuran. Nah, di sini nanti peran Satpol PP dan BKD yang melakukan pengawasan,” jelasnya.

Sedangkan saat disinggung mengenai sanksi terhadap ASN yang nanti kedapatan keluyuran, Hermansyah mengatakan, memang di antaranya hanya berupa teguran.

Namun berbeda dengan BKD, kalau keluyuran atau melanggar, sanksi tersebut berupa pemberhentian.

“Bilamana mereka ketahuan keluyuran dan segala macam, khususnya BKD tadi, langsung diberhentikan. Karenakan dia tugasnya pengawasan,” tandas Hermansyah. (Banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani)

Sumber Banjarmasin Post

Komentar Anda