by

Demo Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan di DPRD Kalimantan Selatan

BanjarmasinNews – Ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi didepan kantor DPRD Kalimantan Selatan, Rabu (16/10). Mereka menyerukan penolakan terhadap revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel ini menyerukan agar Revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan versi APINDO dan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.

Selain itu mereka juga menuntut agar PP No. 78/2015 tentang pengupahan segera dicabut, dan menghimbau dewan untuk melibatkan buruh di Indonesia dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan.

Berkaitan hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Supian HK menandatangani empat poin penolakan yang disuarakan para buruh.

“Semua poin yang disampaikan itu bersifat positif. Saya juga buruh tapi buruhnya beda,” kata Supian HK usai audiensi dengan massa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel.

“Semua aspirasinya positif dan selanjutnya, aspirasi akan segera diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan.” pungkasnya