Beranda Banjarbaru BPK memberi opini WTP 12 LKPD

BPK memberi opini WTP 12 LKPD

25
0
Banjarbaru, Badan Perwakilan Kalimantan Selatan (BPK), memberikan opini Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 12 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 2017.

Penyampaian laporan audit BPK pada LKPD 2017 telah diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Putus Syaifullah ke bupati / walikota dan kepala DPRD di Banjarbaru pada hari Rabu

"Ada 12 LKPD yang diberikan oleh opini WTP dari 13 kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Selatan, satu kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) diberikan pendapat Fair With Exceptions (WDP), "katanya.

Disebutkan, 12 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menerima opini WTP yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar

Kemudian, Pemerintah Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara , Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru

"Audit yang dilakukan oleh tim audit datang langsung ke setiap kabupaten dan kota untuk memeriksa laporan keuangan dan akuntabilitas untuk penggunaan anggaran, "katanya.

Disebutkan, laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan laporan pemeriksaan tahun 2017 tentang sistem pengendalian internal.

"Satu laporan lain adalah laporan tentang hasil inspeksi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan setiap kota dan pemerintah kabupaten," katanya.

Dikatakan bahwa BPK masih menemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Kelemahan seperti peraturan yang tidak memadai dari aset tetap, implementasi dan akuntabilitas penggunaan hibah dari penerimaan yang tidak diatur termasuk hibah tanpa NPHD.

Kerugian lainnya adalah penyerahan aset P3D dari kabupaten ke kota provinsi belum sepenuhnya dilaksanakan, penyaluran d (19659002) "Sesuai dengan Pasal 22 UU No. 15 tahun 2004, Pemerintah Kabupaten / Kota berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi di LHP BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima, "katanya.

sumber : AntaraNews Kalsel