Beranda Banjarbaru Pemerintah kota Banjarbaru melepaskan izin izin retribusi

Pemerintah kota Banjarbaru melepaskan izin izin retribusi

6
0
Banjarbaru, (Kalimantan Selatan) – Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menghapuskan pungutan izin retribusi Hinder Ordonantie (HO) yang dikenakan untuk setiap pemohon pada bangunan dan kegiatan bisnis.

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani di Banjarbaru, Rabu mengatakan telah mengusulkan penghapusan salah satu izin yang sebelumnya ditangani oleh Badan Perizinan.

"Kami telah mengajukan penghapusan izin HO ke DPRD pada hari Selasa (3/7) dan sesuai dengan aturan, proses berjalan di papan dan disepakati dalam sidang pleno," katanya.

Dia mengatakan bahwa penghapusan salah satu lisensi yang sebelumnya dikelola oleh Badan Perizinan mengurangi sumber pendapatan Pemerintah Kota Banjarbaru yang bergantung pada sektor jasa dan perizinan

Namun, walikota memastikan, nilai dari sumber yang berkurang dari pendapatan tidak terlalu besar dan dapat ditutupi oleh sumber pendapatan lain dari sektor jasa dan perizinan lainnya.

"Dampaknya memang mengurangi satu sumber pendapatan lokal tetapi nilainya tidak terlalu besar dan menutupi izin lain yang dapat dikenakan pada setiap permintaan," katanya.

Di sisi lain, penghapusan ijin ijin HO diharapkan dapat membawa efek dari semakin banyak pemilik modal datang dan berinvestasi di kota setempat.

"Harapan kami, kemudahan sektor lisensi semakin menarik pemilik modal untuk berinvestasi karena perizinan menjadi lebih mudah dan lebih cepat," katanya.

Ditekankan bahwa pembebasan biaya izin juga diharapkan untuk meningkatkan sektor bisnis di Banjarbaru sehingga ekonomi dapat tumbuh dan berkembang.

"Pelaku bisnis semakin mudah dan cepat menjalankan bisnis mereka karena tidak ada biaya yang dibebankan pada izin usaha mereka sehingga sektor jasa di Banjarbaru semakin berkembang," katanya.

Dikatakan penghapusan izin HO sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 / PER / 2/2017 pada amandemen ketiga terhadap Peraturan Menteri Perdagangan 2017.

"Aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kota Banjarbaru dalam bentuk peraturan lokal tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas sehingga kami menyesuaikan aturan, "katanya.

sumber : AntaraNews Kalsel