Beranda Banjarbaru Wawali melantik peresmian panel ganti rugi

Wawali melantik peresmian panel ganti rugi

30
0
Banjarbaru (Antaranews Kalimantan Selatan) – Wakil Walikota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Darmawan Jaya Setiawan, meresmikan dan mengambil sumpah Majelis Penasihat Tribunal (MP-TGR) dari pemerintah kota setempat

"Kami berharap majelis ini akan dapat untuk melaksanakan tugasnya (19659002) MP-TGR diresmikan yaitu Ketua Tim Abdullah Said yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Banjarbaru, Inspektur sebagai wakil ketua dan kepala BPKAD sebagai sekretaris

Ditekankan, pejabat yang dilantik diberi kepercayaan bahwa tidak ringan dan mudah karena diimbangi dengan kemampuan, kompetensi dan otoritas yang harus selalu ditingkatkan

"Kami memberi mandat kepada pejabat yang mengisi struktur sidang agar dapat bekerja sebaik mungkin dan menjalankan tugas sesuai kepada otoritas yang diberikan, "pesan.

Disebutkan, tugas utama fungsi perakitan yang termasuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi kasus klaim kompensasi, proses bernyanyi dan menyelesaikannya.

"Mereka juga harus menyelesaikan ganti rugi dan memberikan laporan pendapat, saran dan pertimbangan hukum," katanya.

Dijelaskan, pembentukan MP-TGR bertujuan untuk menciptakan iklim kerja di dalam pemerintahan kota Banjarbaru yang sehat, bersih, bermartabat, dan berwibawa serta berkarakter.

"Majelis ini adalah salah satu wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan dari pengawas fungsional seperti BPK, BPKP dan inspektorat," katanya.

Menurut dia, pelecehan dapat dilakukan oleh bendahara, non-bendahara atau pihak ketiga yang melakukan tindakan merugikan keuangan dan properti daerah.

"Setiap kesalahan yang dilakukan oleh aparat harus diselesaikan dan jika ada temuan yang terkait dengan penyalahgunaan keuangan yang harus ditindaklanjuti untuk kompensasi," katanya.

Dikatakan bahwa tuntutan perbendaharaan dan permintaan kompensasi adalah karena beberapa faktor seperti kelalaian, kesalahan, kemampuan yang disengaja atau tidak disengaja.

"Penyelesaian kesalahan aparatur dilakukan melalui proses pengadilan yang diselenggarakan oleh majelis dan sanksi tunduk pada administrasi dan ganti rugi," katanya.

sumber : AntaraNews Kalsel