Beranda Nasional Anggota Bawaslu Papua nilai sistem noken perlu dievaluasi

Anggota Bawaslu Papua nilai sistem noken perlu dievaluasi

3
0

Banjarmasinnews.com – Anggota Bawaslu Provinsi Papua Jamaluddin mengambil evaluasi komprehensif penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua, khususnya di 14 kabupaten di dataran tinggi Tengah.

Jamaluddin yang hanya tiga hari diresmikan sebagai anggota Bawaslu Provinsi Papua mengatakan penerapan sistem noken dalam administrasi partai demokrasi seperti pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden di Central Highlands Papua terbukti banyak masalah seperti terjadinya konflik horizontal antar kelompok warga.

"Menurut kami, noken baik karena dasar hukum masih harus diselesaikan tetapi juga mempertimbangkan banyak konflik yang terjadi di Papua selama pilkada, khususnya Pilkada," kata Jamaluddin di Timika, Sabtu (30/1) seperti diberitakan oleh Antara.

Sistem Noken, tambahnya, adalah kearifan lokal dalam pemilu di Papua, tetapi belum sepenuhnya mewakili kekuatan suara rakyat dalam menentukan calon pemimpin daerah.

Sistem noken menggunakan representasi oleh kekuatan kepala desa atau kepala suku sehingga potensi pemungutan suara di masyarakat cenderung dihilangkan dan tentu saja ada orang-orang yang tidak dapat menyalurkan hak-hak mereka sesuai dengan pilihan hati.

Jamaluddin mengatakan sesuai dengan Putusan Nomor 47-81 dari Mahkamah Konstitusi tahun 2009, penerapan sistem Noken dalam Pemilihan Umum di Papua hanya berlaku untuk 14 kabupaten di Dataran Tinggi Tengah (Laa-Pago dan Mee-Pago adat) wilayah) dengan syarat bahwa masyarakat tidak mengerti memilih melalui sistem pemungutan suara dan juga karena kesulitan geografis.

Haruskah setelah penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81 tahun 2009 akan diikuti dengan amandemen terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan

"Tetapi fakta yang telah terjadi sampai sekarang, sejak 2009 bahwa tidak ada satu pun hukum yang mengatur pemilihan yang dimaksud terutama di daerah khusus (Papua diberlakukan Otonomi Khusus), "katanya.

"Tepatnya sistem noken bahkan diatur dengan PKPU No. 1 tahun 2013 ketika pemilihan Gubernur Papua dan PKPU No. 10 tahun 2017. Secara hukum, satu tangga peraturan yang dilewati," lanjut Jamaluddin.

Ia berharap kondisi-kondisi itu perlu ditangani bersama oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI untuk pelaksanaan sistem noken di masa depan dalam pemilihan di Papua yang diatur oleh undang-undang untuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan perlu diatur lebih baik lagi.

Di luar 14 kabupaten dari Dataran Tinggi Tengah Papua, katanya, tidak ada peraturan atau pertimbangan hukum untuk pelaksanaan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, apakah Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Presiden

ada banyak daerah di luar 14 kabupaten di daerah Dataran Tinggi Tengah Papua yang juga menerapkan sistem serupa seperti sistem suara atau sis tem bungkus suara karena masyarakat setempat memandang bahwa sistem ini juga diakui oleh Putusan Pengadilan Nomor 47-81 Tahun 2009.

"Sekarang kami pikir penerapan sistem noken telah dilakukan sembarangan. Sama seperti di Mamberamo Raya yang belon gs ke wilayah adat Tabi, sistem noken juga ditegakkan karena menurut mereka itu adalah bagian dari sistem noken yang diakui oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi perlu evaluasi menyeluruh, "kata Jamaluddin. [bal]