Beranda Nasional KPK diminta usut dana eks kombatan GAM Rp 650 miliar

KPK diminta usut dana eks kombatan GAM Rp 650 miliar

10
0

Banjarmasinnews.com – Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh (MaTA) Memerlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengusut dana sebesar Rp. 650 miliar untuk eks kombatan GAM yang dihewengkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh ( APBA) tahun 2013 lalu.

Momentum ini sudah tepat mengoreksi MaTA untuk melakukan pengusutan. Karena KPK saat ini sedang sapu bersih Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Aceh. (19659003) Kasus dana sebesar Rp 650 miliar ini mencuat saat nyanyian calon Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam debat keputusan Pemilihan Gubernur Aceh tahun 2017 lalu. Zaini Abdullah yang mencalonkan diri lagi menyinggung dugaan penyelewengan dana hibah untuk eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebesar Rp 650 miliar tidak tepat sasaran. Menjadi proyek rumah (PR) pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusutnya sampai tuntas.

Zaini Abdullah waktu itu sebagai gubernur Aceh non-aktif karena sedang kampanye dan melaporkan kasus tersebut kepada Kejati Aceh. Namun pihak Kejati sangat terkesan dalam membongkar kasus ini. Ma Ma Ma Ma Ma Ma super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super super [[[[[[[[[[[[[[[[[[[["""""""""""""""PentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingPentingKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenaKarenakataKoordinatorMaTAAlfianKamis(12/7)diBandaAceh

Menurut Alfian, KPK memiliki kemampuan untuk melakukan kasus-kasus tersebut. Karena mereka memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengungkapkan kasus-kasus seperti ini.

"Karena itu penting dilaksanakan. Analisa kami dana tersebut masuk dalam ranah korupsi dana politik. Tidak tertutup untuk waktu yang terbatas," ungkapnya.

Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, T Rahmatsyah SH MH yang mengaku sedang melakukan pemeriksaan kasus-kasus tersebut. Namun dia mengakui pihaknya saat ini masih terus bekerja untuk mengumpulkan data-data terkait perkara tersebut.

"Kita banyak pelayanan, baik internal maupun eksternal. Kami sangat terbuka dan berharap jika KPK mau melakukan supervisi," ungkap Rahmatsyah.

Dana Itu dikelola oleh 11 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang tersebar di seluruh kabupaten / kota ini hingga sekarang belum ada audit. Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Belum ada audit internal ini juga menjadi dasar kita, tetapi kita tetap bersama menuntaskan setiap kasus yang ada," tutupnya. [bal]