Beranda Nasional KPU klaim larangan mantan koruptor nyaleg sudah diundangkan Kemenkum HAM

KPU klaim larangan mantan koruptor nyaleg sudah diundangkan Kemenkum HAM

7
0

Banjarmasinnews.com – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pemilihan anggota legislatif secara resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Peraturan yang memuat larangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Hukum Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Namun, ada perubahan redaksional. Sebelumnya, aturannya ada di Bab 7 tentang Persyaratan Calon, di bagian ketiga, Bab II tentang Proposal Calon. Setelah disahkan, aturan ditetapkan dalam pasal 4, dalam ketentuan Umum, bagian pertama dari Bab II tentang Proposal Calon.

Konsekuensinya, partai politiklah yang harus memastikan bahwa calon legislatif bersih dari sejarah mantan terpidana korupsi. Ini benar, tetapi jika ada pelanggaran terhadap PKPU maka KPU juga memiliki wewenang eksekusi sejak tahap pendaftaran calon, calon sementara, calon, dan calon terpilih, ‚ÄĚkata Komisaris KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan, Selasa (3 / 7).

Wahyu menegaskan bahwa, meskipun ada perubahan redaksional, konten atau substansi akan tetap sama. Tiga model mantan tahanan tidak diizinkan untuk dijalankan.

"Substansi yang sama: Mantan tahanan korupsi, pelanggar seks anak dan pengedar narkoba tidak boleh nyaleg, "katanya.

Isi Pasal 4 berikut ini berisi larangan aturan: 19659003] Dalam pemilihan kandidat prospektif secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk obat-obatan yang pernah dihukum, kejahatan seksual terhadap anak-anak, dan korupsi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menegaskan, House of Representatives tidak Ree dengan larangan mantan penjahat korupsi menjadi caleg legislatif (caleg), karena aturan dianggap melanggar hukum. Apalagi sudah lama dan telah dibahas dalam UU Pilkada.

"Siapa yang tidak setuju, jangan memukul hukum kan?" Ketika kita membahas hukum pemilu, fraksi juga banyak yang tidak setuju terhadap tahanan narkoba, "Yosanna Laoly menjelaskan setelah memberikan pengarahan di Kantor Imigrasi Malang Selasa (3/7).

Tetapi karena Konstitusi Pengadilan (MK) sebagai lembaga yang telah dibahas tidak termasuk dalam undang-undang pemilu. Proses konstitusional pada akhirnya membawa aturan sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini.

"Kami tunduk pada Konstitusi yang mengatakan demikian, jadi tetap ikuti Keputusan Mahkamah Konstitusi, kedengarannya seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, "lanjutnya.

Yosanna menyesalkan KPU segera menabrak hukum yang harus dipatuhi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 2011. Sehingga saat ini sedang dipertanyakan

"Bahwa kami setuju untuk menghindari kandidat yang mantan narapidana nominasi, semua telah setuju, bagaimana," katanya.

Ada beberapa, kata Yosanna, yang mengusulkan partai politik untuk membuat fakta integritas, lalu proposal lain dengan mengumumkan seseorang di daftar hambatannya. Laoly juga menegaskan bahwa KPU tidak memiliki hak untuk memberlakukan, meskipun sebagai lembaga independen.

"KPU tidak dapat memberlakukan, (meskipun lembaga independen) di mana ada independen dari hukum?" "

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com [gil]