Beranda Nasional Kubu OSO tuding Wiranto gelar pertemuan terlarang dengan pejabat MA

Kubu OSO tuding Wiranto gelar pertemuan terlarang dengan pejabat MA

6
0

[] Benteng Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) -Herry Lontung Siregar, menuduh Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto, telah mengadakan pertemuan terlarang dengan Mahkamah Agung dan Ketua PTUN Jakarta . Pertemuan itu diduga berurusan dengan dualisme manajemen partai Hanura.

"Pertemuan Wiranto & # 39; terlarang & # 39; dengan pejabat Mahkamah Agung, membuat noda hitam di kabinet kepresidenan Jokowi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Peter Selestinus dalam pernyataan diterima Liputan6.com, Selasa (10/7).

Dia mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dengan pejabat di kantornya pekan lalu yang membahas masalah Hanura. Menurut dia, apa yang dilakukan Wiranto telah mengambil alih kekuasaan Mahkamah Agung.

"Ini jelas melanggar prinsip memegang kekuasaan Keadilan yang independen yang mengancam untuk melakukan kejahatan semua gangguan dalam hal-hal peradilan oleh pihak lain di luar otoritas kehakiman Rakortas Menko Polhukam adalah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum telah, khususnya, diambil kebebasan hakim dalam memutuskan kasus sengketa Partai Hanura, yang saat ini sedang naik banding, "kata Peter.

Ia mengatakan bahwa sikap Wiranto mengandung itikad buruk. Karena sudah tahu ada banding. Wiranto harus berkoordinasi dengan OSO dan sekretaris jenderal Herry Lontung yang berhak bertindak atas nama Partai Hanura.

"Wiranto terkesan bertindak sebagai pelatih teknis untuk Kehakiman, sedangkan pembinaan teknis untuk Kehakiman sepenuhnya milik Mahkamah Agung, persyaratan seharusnya tidak mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutuskan kasus-kasus sikap Wiranto memiliki tidak ada dasar hukum dan kontraproduktif karena proses persidangan yang sedang berlangsung tidak menghalangi kepemimpinan Oesman Sapta-Herry Lontung Siregar di Partai Hanura untuk mendaftarkan kandidat di KPU, kata Peter

Sebelumnya, Kamis, 5 Juli 2018, Wiranto memanggil sejumlah lembaga, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke kantornya, untuk membahas masalah Hanura. "Membahas tindak lanjut putusan PTUN tentang Hanura, jadi ini adalah waktu pendaftaran, jadi bagaimana menindaklanjuti putusan PTUN, KPU menjelaskan bahwa kerja KPU berjenjang, "kata Ketua KPU Arief Budiman di lokasi

telah meminta Menteri Hak Asasi Manusia, karena lembaga itu berhak o menerbitkan daftar kepengurusan partai. Kemudian diketahui untuk kembali ke penatagunaan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-22.AH.11.01, dengan Ketua Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

Ditanya apakah dia tidak takut disebut diintervensi oleh Hanura, mengingat Wiranto adalah Ketua Dewan Pengawas Hanura? Arief mengatakan "Bukan di sini KPK adalah satu-satunya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, ada kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada dari PTUN, ada dari DKPP juga ada, jadi bukan hanya diri dan semua yang memberi Pendapat kami hanya membahas pendapat hukum yang paling mampu membuat tahapan pemilu ini masih bisa berjalan lancar, jadi enggak ada yang terganggu, "katanya.

Diketahui, Wiranto mengemukakan bahwa konflik di dalam tubuh partai besutannya diselesaikan dengan musyawarah. Dia mengatakan bahwa untuk kader Hanura yang taat hukum

"Ketentuan dengan kebersamaan, mematuhi hukum, itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam kita tidak kompatibel dengan yang lain maka kita harus mencoba untuk masuk dalam satu konsep sebelumnya," kata Wiranto. 19659003] Konsep terpadu juga mengatakan Wiranto harus dilakukan pada tubuh Hanura. Sebab dapat dikatakan bahwa ia dapat menyatukan partai dan tidak ada konflik kembali.

"Konsep resolusi untuk bersatu Dengan kesatuan itu kita dapat mencapai hasil yang baik, tidak mungkin bagi kita untuk memiliki cita-cita tetapi untuk mencari cara yang tidak damai. Cara-cara dendam dan kebencian yang saya rasa tidak akan menghasilkan kebaikan, "kata Wiranto.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com [rzk]