Beranda Nasional Menkum HAM putuskan kepengurusan Hanura seperti awal, Sudding kembali Sekjen

Menkum HAM putuskan kepengurusan Hanura seperti awal, Sudding kembali Sekjen

6
0

Banjarmasinnews.com – Pemerintah telah memutuskan manajemen Partai Hanura untuk kembali ke struktur lama sebelum pecah. Keputusan ini ditandai dengan dikeluarkannya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor M.HH.AH.11.01 / 56 tentang Pengelolaan Hati Nurani Manusia (29/6).

Dalam surat itu diputuskan, manajemen Partai Hanura kembali ke manajemen berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-22.AH.11.01 dengan Ketua Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

Keputusan Menkum Human Rights keluar dengan mempertimbangkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 24 / G / 2018 / PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2018 dan 19 Maret, 2018.

Menanggapi surat tersebut, Ketua Umum Partai DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan posisi Sudding sebagai sekretaris jenderal dapat diganti. "Sudding pernah menghadiri kantor resmi DPP Hanura yang terdaftar di KPU-RI, yaitu The City Tower di lantai 18, Jl. MH Thamrin No. 81 maka Suding bisa dianggap absen, sehingga bisa jadi PLT-kan oleh Ketua untuk menyelamatkan pesta, "kata Inas ketika dikonfirmasi pada hari Rabu (4/7).

OSO, kata Inas, memiliki otoritas yang hebat dalam mengatur roda organisasi Partai Hanura termasuk menunjuk Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal. Ketentuan telah diatur dalam Konstitusi Parlemen Hanura pasal 34, paragraf 3.

Suara artikel "Mengambil kebijakan, keputusan strategis dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan partai, terutama dalam mengikuti dan memenangkan tahapan pemilihan legislatif dan presiden dan presiden pemilihan "

Penunjukan Plt diperlukan agar tidak mengganggu persiapan partai untuk menyambut Pemilihan Umum 2019 yang akan datang. Alasannya, mengacu pada PKPU. 20/2018, Pasal 11, ayat 5 menyebutkan penandatanganan dokumen tentang persyaratan penyerahan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dapat dilakukan oleh pimpinan lain atau pelaksana tugas (plt) atau lainnya. sebutan selama diatur oleh partai politik. [19659003] "Karena itu, Ketua Umum, Oesman Sapta dapat menunjuk Sekretaris Jenderal PLT untuk menandatangani dokumen pemotretan," kata Inas. [If (f.fbq) return; n = f.fbq = function () n.callMethod? (F, b, e, v, n, t, s)
  n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments); if (! f._fbq) f._fbq = n;
  n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0;
t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e) [0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (window,
dokumen, & # 39; skrip & # 39 ;, & # 39; https: //connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq (& # 39; init & # 39 ;, & # 39; 833492313416407 & # 39;);
fbq (& # 39; track & # 39 ;, & # 39; PageView & # 39;);