Beranda Nasional Paslon yang kalah kompak nilai ada kecurangan dalam rekapitulasi Pilbup Bogor

Paslon yang kalah kompak nilai ada kecurangan dalam rekapitulasi Pilbup Bogor

7
0

Banjarmasinnews.com – Aksi protes mewarnai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor

Protes itu dilakukan karena beberapa peserta tersangka rapat pleno terjadi penipuan. Dalam rapat pleno yang diadakan pada Kamis (5/7) hingga Jumat (6/7), KPU Kabupaten Bogor menugaskan pasangan nomor dua, Ade Yasin-Iwan Setiawan, untuk memenangkan suara terbanyak sebanyak 41,14 persen.

yang membawa PPP, PKB dan Gerindra, adalah atasan tipis dengan mengantongi 912221 suara sah. Diikuti oleh nomor tiga, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, PKPI dan Partai Kerja Partai, Ade Ruhandi-Ingrid Kansil dengan 859.444 suara atau 38,74 persen.

Diikuti oleh Fitri Putra Nugraha-Bayu Syahjohan (PDIP dan PKB) dengan perolehan 177.153 suara atau 7,98 persen. Kemudian, pasangan dari garis independen, Ade Wardhana Adinata-Asep Ruhiyat dengan 168.733 suara atau 7,60 persen. Akhirnya, Gunawan Hasan-Ficky ​​Rhoma Irama (jalur mandiri) memperoleh 100.745 suara atau 4,54 persen.

Hasil pleno rupanya mengundang reaksi dari sejumlah pasangan kandidat (paslon) yang berjumlah tiga, empat, dan lima. Mereka keluar dan menolak menandatangani proses pleno.

Hal ini diungkapkan oleh Asep Asary yang merupakan saksi dari serial nomor tiga, Ade Ruhandi-Ingrid Kansil. Dia mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor telah gagal secara sistemik.

Asep mengatakan bahwa itu dimulai dari temuan perubahan di menit kejadian yang tidak melewati mekanisme aturan pemilu.

Menurutnya, semua mekanisme pemilu diatur dalam UU. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. "Dari temuan kami dan telah diakui oleh KPU, ternyata ada perubahan DA1 (rekap kecamatan) yang dilakukan di 27 kecamatan," kata Asep, Sabtu (7/7). [19659003] "Mereka merevisi penghitungan suara dari mekanisme paripurna, yang berarti bahwa ada keputusan di luar aturan pemilihan, bagi kami ini adalah kejahatan pemilu," lanjut Asep.

Tidak hanya itu, Asep juga mengaku telah mengantongi bukti tindakan politik uang (politik uang) yang terjadi dalam pemilihan Kabupaten Bogor 2018.

"Kami dari paslon ketiga juga menemukan kecanggungan Kami memiliki bukti tentang dugaan politik uang, "katanya.

Demikian pula, saksi dari serial nomor empat, Budi, mengaku kecewa dengan keputusan dan aturan tidak jelas yang diberlakukan oleh KPU Kabupaten Bogor. Bahkan, dia menganggap bahwa semuanya tampak diatur oleh penyelenggara.

"Bayangkan saja, untuk Daftar Pemilu Tambahan (DPTb) disepakati bahwa ada 13 kabupaten, tetapi faktanya ada di 40 kecamatan dan mereka tidak dapat menjelaskannya," katanya. .

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti menjelaskan bahwa segala bentuk penolakan dan ketidakpuasan terhadap hasil paripurna dapat diupayakan melalui gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Haryanto mengatakan penolakan oleh paslon tidak akan mempengaruhi hasil pleno. "Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi siapa saja yang tidak puas dengan hasil rapat paripurna bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," katanya. (19659003). [If (f.fbq) return; n = f.fbq = function () n.callMethod?) (F, b, e, v, n, t, s)
  n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments); if (! f._fbq) f._fbq = n;
  n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0;
t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e) [0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (window,
dokumen, & # 39; skrip & # 39 ;, & # 39; https: //connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq (& # 39; init & # 39 ;, & # 39; 833492313416407 & # 39;);
fbq (& # 39; track & # 39 ;, & # 39; PageView & # 39;);