Perda Ramadhan atau Sakadup Condong Elitis, LK3 Banjarmasin Setuju Direvisi dengan Catatan

4 minggu lalu 21

BERUMUR 17 tahun sejak digodok DPRD Kota Banjarmasin periode 1999-2004 lewat hak inisiatifnya, lahirlah Perda ‘Sakadup’ Nomor 13 Tahun 2003 atau kemudian hari disebut pula dengan Perda Ramadhan.

PERDA ini pun kemudian direvisi lagi lewat Perda Nomor 4 Tahun 2005 yang berisi Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan, efektif berlaku sejak 16 September 2005, usai diteken Walikota HA Yudhi Wahyuni, ketika itu.

Menguatnya desakan untuk merevisi dari publik juga diakuri Walikota Ibnu Sina usai menyerap aspirasi dalam dengar pendapat di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin pada Rabu (20/4/2022).

BACA : Menyongsong Banjarmasin Menuju Kota Toleran, Ini Catatan dari LK3

Sedikitnya ada tiga ayat dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) yang akan direvisi. Utamanya, soal jam buka atau tayang warung makan, restoran dan sejenisnya pada siang bulan puasa, hingga lebih ekstrem mengusulkan bisa buka sejak pukul 10.00 pagi.

Walau belum final, Walikota Ibnu Sina pun setuju judul Perda Ramadhan Nomor 4 Tahun 2005 diubah dari awalnya larangan kegiatan menjadi pembatasan pada bulan Ramadhan.

BACA JUGA : Didesak Batalkan Perda Ramadhan, Walikota Ibnu Sina : Silakan Ajukan ke DPRD Banjarmasin

Apa pandangan dari Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) yang pernah melakukan riset soal keberadaan perda berbasis syariah seperti Perda Ramadhan milik Banjarmasin?

“Dari hasil kajian kami, memang Perda Ramadhan atau dulu dikasih nama Perda Sakadup ini merupakan perda lahirnya elitis. Sebab, perda ini lahir berdasar usulan fraksi-fraksi di DPRD Kota Banjarmasin ketika itu. Ya, semangat untuk popularitas politik mereka,” ucap Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin kepada jejakrekam.com, Selasa (26/4/2022).

BACA JUGA : Sudah 17 Tahun, Perda Ramadhan Segera Direvisi, Ketua Bapemperda DPRD Hanya Manggut-Manggut

Lanjut Baca