Tak Setuju Pemindahan Ibu Kota, Forum Kota Banjarmasin Tempuh Judicial Review

2 bulan lalu 27

BANJARMASIN – Sekelompok warga yang menamakan diri Forum Kota Banjarmasin (FKB) menyatakan siap mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sasarannya adalah Undang-Undang tentang Provinsi Kalsel yang disahkan DPR pada pertengahan Februari lalu.

“Berawal dari pertemuan dan diskusi 52 dewan kelurahan. Kami sepakat mengajukan judicial review,” kata Nisfuady, Sabtu (12/3).

Diingatkannya, dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada zaman Gubernur Rudy Ariffin, di DPRD Kalsel hanya dibahas tentang pemindahan pusat pemerintahan.

FKB lantas menunjuk Borneo Law Firm sebagai perwakilan mereka di MK. “Kami sudah menunjuk BLF,” pungkasnya.

Direktur Borneo Law Firm, M Pazri mengatakan, mereka tinggal melengkapi rincian administrasi. “Sedang dilengkapi untuk surat kuasa, tanda tangan dan syarat lainnya,” jelasnya kepada Radar Banjarmasin.

Ditanya persiapan, ia hanya memastikan, BLF telah menyiapkan banyak bukti. “Begitu lembaran negara UU-nya keluar, gugatan kami layangkan,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina juga menyatakan pemko akan menempuh hak uji materi. Diputuskan setelah rapat bersama Bagian Hukum Setdako Banjarmasin. (gmp/at/fud)

BANJARMASIN – Sekelompok warga yang menamakan diri Forum Kota Banjarmasin (FKB) menyatakan siap mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lanjut Baca